tigasrikandi.com- \u200eJawa Barat, Program kerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam upaya pemberantasan premanisme menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakan ini kurang tepat sasaran, salah satunya Ketua Lembaga Garuda Sakti (LGS) DPW Jawa Barat, Pupung Puryanto.<\/p>\n
\u200ePupung menyatakan bahwa Satgas Anti-Premanisme hanya akan efektif menindak preman kelas bawah, sementara preman sesungguhnya\u2014yang ia sebut sebagai “preman berdasi dan berseragam”\u2014justru kebal dari tindakan tersebut.<\/p>\n
\u200e”Saya melihat Satgas Anti-Premanisme hanya akan efektif bagi orang-orang kecil. Sedangkan preman sejati, yaitu mereka yang menggerogoti uang negara, justru akan tetap aman,” tegas Pupung dalam keterangannya, Selasa (1\/4\/25).<\/p>\n
\u200eLebih lanjut, ia menyoroti narasi yang kerap menyudutkan LSM dan ormas sebagai “preman”. Menurutnya, hal itu hanya upaya pengalihan isu dari bobroknya birokrasi pemerintahan.<\/p>\n
\u200e”Logika sederhananya, jika pemerintahan bersih dan berjalan sesuai hukum, tidak perlu ada ketakutan terhadap LSM atau ormas. Justru karena ada kebobrokan dalam tata kelola, oknum pejabat berusaha menutupi kecurangan dengan cara-cara tidak terpuji, termasuk transaksi gelap dengan pihak tertentu,” paparnya.<\/p>\n
\u200ePupung mengambil contoh di Kabupaten Sukabumi, di mana sebagian LSM dan ormas dijadikan tumbal oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa LSM\/ormas yang menjalankan AD\/ART dengan baik justru ikut terdampak negatif oleh kebijakan ini.<\/p>\n
\u200eUntuk memastikan pemerintahan dan keuangan negara berjalan lancar, Pupung menyarankan agar pemberantasan dimulai dari internal birokrasi. “Preman sejati adalah mereka yang merugikan negara hingga triliunan rupiah\u2014dan itu ada di dalam sistem. Data menunjukkan, kerugian negara yang masif selalu melibatkan orang-orang di dalam pemerintahan,” tegasnya.<\/p>\n
\u200eIa mendorong agar pemerintah fokus membersihkan diri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan represif terhadap kelompok di luar sistem. “Tanpa perbaikan internal, kebijakan seperti ini hanya akan jadi alat represif bagi rakyat kecil, sementara koruptor\/ Premanisme tetap bebas,” pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"