tigasrikandi.com – Sukabumi, Di tengah gencarnya narasi pembangunan yang digaungkan dari pusat hingga pelosok desa, realitas di lapangan kerap menyuguhkan ironi. Di Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, warga membuktikan bahwa ketika negara absen dalam menjalankan fungsinya, rakyatlah yang melangkah mengambil peran.
Pada Minggu, 4 Mei 2025, masyarakat Kampung Lembur Tengah RT.016 RW.006 menggelar aksi gotong royong memperbaiki jalan desa yang rusak parah. Uniknya, kegiatan ini dilakukan sepenuhnya secara swadaya, dengan dana murni hasil iuran warga sebesar Rp500.000—angka yang sangat kecil dibandingkan anggaran desa, namun cukup untuk menggerakkan perubahan nyata.
Inisiatif ini tidak berasal dari program pemerintah, bantuan lembaga, atau intervensi politik. Tercatat dalam sub bidang “Perbaikan Jalan Desa” dari kategori “Pelaksanaan Gotong Royong”, kegiatan ini menjadi simbol perlawanan diam terhadap lambannya respons pemerintah desa terhadap kerusakan infrastruktur dasar yang sudah lama dikeluhkan warga.
“Pemerintah terlalu sibuk membahas audit, sementara rakyat langsung bekerja,” ujar seorang warga dalam rekaman suara yang beredar di WhatsApp.
Keresahan ini bukan tanpa alasan. Menurut penuturan seorang tokoh masyarakat setempat, terdapat lima titik jalan rusak yang masuk dalam rencana perbaikan, namun tak satu pun menunjukkan progres signifikan.
“Setiap ada anggaran desa, selalu tidak ada kejelasan, lieur lah. Cidolog mah mejehna di audit,” ungkapnya dalam bahasa Sunda, menandakan frustrasi mendalam terhadap sistem yang berbelit.
Fakta bahwa warga bisa menyelesaikan perbaikan jalan dengan dana minim, secara cepat, efisien, dan transparan, menjadi kritik telak terhadap birokrasi desa yang dinilai lamban, tidak akuntabel, dan terindikasi sarat konflik kepentingan.
Lebih dari sekadar aksi perbaikan jalan, kegiatan ini menjadi manifestasi kemandirian warga dan kritik senyap terhadap ketidakhadiran negara. Dalam diam, warga menyampaikan pesan: pembangunan sejati bukan soal laporan atau seremonial, melainkan aksi nyata untuk kesejahteraan bersama.
Para pengambil kebijakan di tingkat desa hingga kabupaten diingatkan untuk tidak menjadikan partisipasi warga sebagai alasan untuk melepas tanggung jawab. Gotong royong patut diapresiasi, tetapi bukan berarti membenarkan absennya negara dalam menyediakan pelayanan dasar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Cidolog belum memberikan tanggapan resmi atas inisiatif warganya maupun tudingan terkait lambannya penanganan infrastruktur desa.
Cidolog mungkin hanyalah satu titik kecil di peta Indonesia, namun kisahnya menjadi refleksi besar: negara terlalu sibuk mencatat, sementara rakyat terus bekerja sendiri.
